DPRD Soroti Jabatan OPD di Jember Banyak Dijabat PLT

Eko Riswanto
.
Rabu, 05 Oktober 2022 | 00:36 WIB
Ketua Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember Edi Cahyo Purnomo (Foto:Naw)

JEMBER,iNews.id - Ketua Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember Edi Cahyo Purnomo menyoroti terkait adanya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih banyak dijabat oleh PLT (Pelaksana Tugas).

 

Hal itu kata dia akan mengganggu roda birokrasi pemerintahan, karena Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi Plt tidak bisa, mengambil kebijakan strategis.

 

"Bupati harus segera menyikapi persoalan ini, untuk segera melakukan open bidding, kalau tidak segera dilakukan,akan menggangu kinerja OPD, seperti pembahasan APBD 2023, seorang Plt kepala dinas tidak bisa memberikan kebijakan-kebijakan," Demikian disampaikan Edy saat dikonfirmasi, melalui via telepon, Selasa (4/10/2022) 

 

Seharusnya kata dia, Bupati Jember Hendy Siswanto diawal-awal menjabat, segera melakukan lelang jabatan. Sebab, sampai hari ini beberapa kepala OPD masih berstatus Plt. 

 

"Beberapa OPD masih bermasalah, dan sampai sekarang masih diisi Plt, contoh di dinas kesehatan, atau di dinas pendidikan, ini akan mempengaruhi pemerintahan, bupati harus segera melakukan itu (lelang jabatan)," tambah pria yang akrab disapa Ipung ini. 

 

Kalau Bupati Jember, kata Ipung, masih mengulur-ulur waktu sampai hari ini, maka roda birokrasi pemerintahan akan terganggu, bahkan pembangunan daerah pasti bakal terhambat. 

 

"Apalagi anggran dinas kesehatan dan pendidikan sangat besar, kalau ini tidak segera dilakukan, akan mempengaruhi jalannya pemerintahan," katanya

 

Sekretaris Komisi D ini juga merasa heran, saat pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2022, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Jember tidak melakukan open bidding total untuk seluruh OPD. 

 

"Pertanyaannya Kenapa ini tidak dilakukan, apalagi Sekdanya juga masih Plt, ini nanti bagaimana waktu pembahasan anggaran, atau mungkin ada pergeseran dibawahnya,nanti akan saya tanyakan, seperti di Dinas Pendidikan, Kabid SMP dan ketenagaan, ini kan memasuki masa pensiun" terangnya.

 

Sementara, Kepala BKPSDM Jember Sukowinarno  mengaku, bahwa rencana  lelang jabatan akan dilakukan ,di awal tahun 2023, untuk beberapa Kepala OPD yang kini dijabat Plt. 

 

"Rencana Open Bidding direncanakan berbarengan dengan open bidding Sekda. mohon doa restu supaya lancar nanti,"tanggapnya

 

beberapa kepada OPD yang belum definitif. diantaranya, Sekretaris Daerah (Sekda) , Kepala Dinas Kesehatan , Dinas Pendidikan (Dispendik) Direktur RSUD Soebandi Patrang.

 

"Dan Kepala Satpol PP soalnya kemarin kepalanya meninggal, pak Farouq, rencana Anggarannya juga dialokasikan ke APBD awal 2023 mendatang," pungkasnya

D Dijabat PLT, DPRD Nilai Bupati Lamban 

 

JEMBER,iNews.id - Ketua Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember Edi Cahyo Purnomo menyuroti terkait adanya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih banyak dijabat oleh PLT (Pelaksana Tugas).

 

Hal itu kata dia akan mengganggu roda birokrasi pemerintahan, karena Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi Plt tidak bisa, mengambil kebijakan strategis. Demikian disampaikan Edy saat dikonfirmasi, melalui via telepon, Selasa (4/10/2022) 

 

"Bupati harus segera menyikapi persoalan ini, untuk segera melakukan open bidding, kalau tidak segera dilakukan,akan menggangu kinerja OPD, seperti pembahasan APBD 2023, seorang Plt kepala dinas tidak bisa memberikan kebijakan-kebijakan," Urainya

 

Seharusnya kata dia, Bupati Jember Hendy Siswanto diawal-awal menjabat, segera melakukan lelang jabatan. Sebab, sampai hari ini beberapa kepala OPD masih berstatus Plt. 

 

"Beberapa OPD masih bermasalah, dan sampai sekarang masih diisi Plt, contoh di dinas kesehatan, atau di dinas pendidikan, ini akan mempengaruhi pemerintahan, bupati harus segera melakukan itu (lelang jabatan)," tambah pria yang akrab disapa Ipung ini. 

 

Kalau Bupati Jember, kata Ipung, masih mengulur-ulur waktu sampai hari ini, maka roda birokrasi pemerintahan akan terganggu, bahkan pembangunan daerah pasti bakal terhambat. 

 

"Apalagi anggran dinas kesehatan dan pendidikan sangat besar, kalau ini tidak segera dilakukan, akan mempengaruhi jalannya pemerintahan," katanya

 

Sekretaris Komisi D ini juga merasa heran, saat pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2022, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Jember tidak melakukan open bidding total untuk seluruh OPD. 

 

"Pertanyaannya Kenapa ini tidak dilakukan, apalagi Sekdanya juga masih Plt, ini nanti bagaimana waktu pembahasan anggaran, atau mungkin ada pergeseran dibawahnya,nanti akan saya tanyakan, seperti di Dinas Pendidikan, Kabid SMP dan ketenagaan, ini kan memasuki masa pensiun" terangnya.

 

Sementara, Kepala BKPSDM Jember Sukowinarno  mengaku, bahwa rencana  lelang jabatan akan dilakukan ,di awal tahun 2023, untuk beberapa Kepala OPD yang kini dijabat Plt. 

 

"Rencana Open Bidding direncanakan berbarengan dengan open bidding Sekda. mohon doa restu supaya lancar nanti,"tanggapnya

 

beberapa kepada OPD yang belum definitif. diantaranya, Sekretaris Daerah (Sekda) , Kepala Dinas Kesehatan , Dinas Pendidikan (Dispendik) Direktur RSUD Soebandi Patrang.

 

"Dan Kepala Satpol PP soalnya kemarin kepalanya meninggal, pak Farouq, rencana Anggarannya juga dialokasikan ke APBD awal 2023 mendatang," pungkasnya

Editor : Abdul Muis Setiawan
Bagikan Artikel Ini