JEMBER,iNewsJember.id - Masalah keterlambatan honor kembali mencuat di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Kali ini, giliran kader Posyandu di Kecamatan Jelbuk yang mengeluhkan honor bulanan mereka belum juga dicairkan oleh pihak terkait.
Keluhan ini disampaikan secara langsung oleh sejumlah kader saat menghadiri Sosialisasi dan Seminar bersama Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, Eko Yunianto, di Dusun Krajan Barat, Desa Jelbuk, Kamis, 28 Mei 2025.
"Honor kami hanya Rp70 ribu per bulan, tapi sering kali baru cair setelah menumpuk beberapa bulan. Sekarang April dan Mei belum juga ada kabar pencairan,” ungkap Mulyana, kader Posyandu Desa Jelbuk.
Menurutnya, keterlambatan ini sudah sering terjadi tanpa adanya penjelasan dari instansi terkait. Padahal, kader Posyandu berperan penting dalam mendampingi ibu hamil, memantau balita, serta menangani stunting di masyarakat.
Mulyana menyebut, ada sekitar 25 kader aktif di Desa Jelbuk yang terdampak langsung oleh keterlambatan honor tersebut. Meski honor pasti cair, namun waktu tunggu hingga tiga bulan dianggap sangat memberatkan, terutama bagi kader yang mengandalkan dana tersebut untuk kebutuhan sehari-hari.
"Kami tidak menuntut nominal besar, hanya berharap agar honor dibayarkan tepat waktu. Ini bukan pertama kali terjadi,” tegasnya.
Kader Posyandu dikenal sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan dasar di masyarakat, namun sayangnya, perhatian terhadap kesejahteraan mereka masih minim.
Menanggapi keluhan tersebut, Hariyanto, staf ahli Anggota DPRD Jatim Eko Yunianto, menyatakan bahwa aspirasi para kader akan dibawa ke forum legislatif.
"Kami akan teruskan ke Pak Eko untuk dibahas di DPRD Provinsi. Bisa dilakukan pengawasan lintas komisi, agar diketahui kendala anggaran atau pengelolaannya,” jelas Hariyanto.
Ia menambahkan, peran kader Posyandu sangat penting dalam menyukseskan program nasional, termasuk penanganan stunting, menekan angka kematian ibu dan bayi, serta mendukung program makan bergizi gratis yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Sinergi lintas pemerintahan, dari desa hingga pusat, mutlak diperlukan. Kami juga akan koordinasi dengan Fraksi PDI Perjuangan agar persoalan ini cepat tertangani,” pungkasnya.
Editor : Eko Riswanto
Artikel Terkait
