JEMBER,iNewsJember.id - Polemik antara Wakil Bupati Jember Djoko Susanto dengan Kades Sidomulyo, Kamiludin, makin panas. Alih-alih introspeksi, sang kades malah "menyengat balik" dengan dalih bahwa acara panen kopi perdana di wilayahnya ilegal dan tidak ada izin dari pemerintah desa.
Tak cuma itu, Kamiludin bahkan menyindir Wabup secara terbuka:
Mestinya Wabup ngasih contoh dong. Acara nya udah bener apa belum? Legal atau tidak? Masak Wabup gitu?”
Pernyataan ini langsung menuai sorotan tajam. Banyak yang menilai, bukan hanya tidak pantas, tapi menunjukkan mentalitas kepemimpinan yang jauh dari nilai etika pelayanan publik.
Kades atau Kepala Geng?
Alih-alih menjadi pemimpin inklusif yang menyatukan elemen masyarakat, Kamil justru mengunci partisipasi warga hanya pada kelompok tani binaannya. Ia menolak hadir di acara yang diselenggarakan Serikat Tani Independen karena bukan kelompok yang "diakui" desa.
Padahal, acara tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati dan menjadi momentum penting sektor kopi Sidomulyo yang sedang naik daun. Kehadiran Wabup seharusnya menjadi momen menyatukan semangat tani dan pemerintah. Namun apa daya, sang kades memilih absen dan membela ego sektoral.
Etika Politik Dipertaruhkan
Sikap Kamiludin ini menjadi potret buram sebagian pemimpin desa yang lebih sibuk mengurus legalitas formal, ketimbang melihat substansi manfaat untuk masyarakat luas. Apakah seorang pemimpin desa boleh "pilih-pilih" rakyat yang pantas ia layani?
Lebih parah, ia justru menuding balik pejabat yang hadir atas nama pemerintahan. Padahal ia sendiri gagal membaca momentum, gagal merangkul semua unsur tani, dan gagal hadir sebagai pemimpin.
Editor : Eko Riswanto
Artikel Terkait
