Bang Pur Soroti Program Desa Cantik BPS Jember, Dorong Jadi Role Model Nasional Pembangunan Berbasis

JEMBER,iNewsJember.id - Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Golkar, H. Muhammad Nur Purnamasidi, atau yang akrab disapa Bang Pur, melakukan kunjungan kerja ke kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jember. Dalam kunjungan tersebut, Bang Pur menggali berbagai potensi strategis dan tantangan statistik yang dapat dijadikan landasan dalam penyusunan kebijakan nasional.

Salah satu program unggulan yang menjadi sorotan adalah Desa Cantik (Desa Cinta Statistik). Legislator asal Dapil Jember-Lumajang ini menilai, program Desa Cantik memiliki potensi besar sebagai model nasional untuk mendukung kebijakan berbasis data tingkat desa.

"Desa Cantik ini bukan sekadar program teknis statistik. Kalau dimaksimalkan, bisa menjadi senjata utama kita untuk memetakan masalah pendidikan, kemiskinan, hingga pembangunan secara presisi," ujar Bang Pur.

Ia menambahkan bahwa program tersebut juga dapat diintegrasikan dengan upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah. Menurutnya, data statistik yang akurat dan terverifikasi akan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam merancang program pembangunan yang tepat sasaran.

Dalam diskusi bersama Kepala BPS Jember dan tim mitra statistik, Bang Pur juga menyoroti persoalan duplikasi program antara pemerintah pusat dan daerah, seperti Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Ia mengkritik adanya alokasi dana daerah yang tidak efisien akibat penggandaan program serupa.

"Setelah kami telusuri, ternyata banyak program daerah duplikatif yang dananya diambil dari dana transfer daerah hingga 35 persen. Ini bukan penguatan, justru pemborosan," tegasnya.

Bang Pur mendorong agar data BPS dijadikan basis utama perencanaan oleh Bappenas, sehingga perencanaan pembangunan baik nasional maupun daerah bisa dilakukan secara presisi dan hemat anggaran. Ia mencontohkan sektor pendidikan yang menerima transfer dana hingga Rp380 triliun, namun masih rentan digunakan tidak sesuai sasaran.

"Kalau tidak diintervensi dengan pendekatan data, daerah cenderung menafsirkan belanja pendidikan untuk infrastruktur dan kendaraan dinas, bukan peningkatan kapasitas SDM,” katanya.

Melalui kunjungan ini, Bang Pur berharap Jember bisa menjadi proyek percontohan pembangunan berbasis data dan menjadi rule model nasional. Ia menegaskan bahwa sinergi antara Komisi X DPR RI dan BPS Jember bukan hanya bentuk pengawasan, tetapi juga langkah strategis memperkuat fondasi pembangunan nasional.

Editor : Eko Riswanto