Inspektorat Periksa Jumlah Tenaga Non ASN di Jember, 7 Data Kepala Sekolah Diduga Dimanipulasi

JEMBER,iNews.id-Dugaan adanya pengelembungan data non ASN di lingkungan Pemkab Jember berbuntut pemeriksaan oleh Inspektorat Jember, Senin (17/10) malam. Inspektorat memeriksa data atau uji publik jumlah tenaga non ASN di Kantor BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Jember di Jalan Nusantara, Kecamatan Kaliwates, Jember. Dalam proses pemeriksaan tersebut justru didapati tujuh (7)data Kepala sekolah tingkat SD dan SMP di Dinas Pendidikan Kabupaten Jember diduga dimanipulasi soal masa kerja.

 “Sebetulnya kalau dikatakan membengkak itu tidak, hanya saja kita masih belum punya database untuk tenaga non ASN. Dan data itu (diketahui) ada kurang lebih 9690 tenaga non ASN (di Jember), yang saat ini masuk di dalam uji publik, itu menjadi akumulasi se Kabupaten Jember,” kata Kepala BKPSDM Jember, Sukowinarno saat dikonfirmasi di ruang kerjanya dikutip dai faktualnews.co,Selasa (18/10).

“Adanya proses uji publik, kita kalau manut sesuai dengan tahapan sebagaimana mestinya, itu masuk dalam help desknya BKN. Tapi kami Kabupaten Jember berinisiatif untuk harus kroscek langsung. Mengundang dari OPD dan masyarakat yang menanggapi itu. She ingga sebelumnya, BKPSDM menerima 42 sanggahan dan 12 pangaduan dari masyarakat,” ucapnya.

Dari proses yang dilakukan lewat pemeriksaan, lanjut Ratno, ada indikasi di salah satu unit kerja diduga melakukan manipulasi data.

“Terkait dengan masa kerja. Sehingga itu kami bersepakat akan disampaikan kepada inspektorat, karena memang sesuai dengan tupoksinya. Hari ini ada pemanggilan (klarifikasi) dan sedang didalami,” tuturnya.

Terpisah Kepala Inspektorat Jember, Ratno Cahyadi Sembodo saat dikonfirmasi mengakui bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan terkait adanya dugaan tersebut. Menurutnya hal itu dilakukan setelah adanya informasi dari masyarakat tentang dugaan manipulasi data non ASN.

“Nah hari ini memang dilakukan pemeriksaan. Karena sejak hari Sabtu atau Minggu kemarin kami mendapatkan informasi dari masyarakat. Bahwa data yang di uji publik kan ada yang tidak benar. Menurut pengaduan, masa kerjanya tidak sesuai dengan yang disampaikan kepada Tim Kabupaten. Oleh karena itulah kami tidak ingin menunda-nunda waktu, hari ini kami langsung komunikasi dengan BKD, Dispendik, untuk melakukan penelurusuran awal dan hari ini kita lakukan pemeriksaan secara resmi. Apakah dugaan itu nanti terbukti, atau tidak,” kata Ratno.

 “Salah satunya sekolah SMP. Karena itu, kami juga sama posisinya mendorong seluruh stakeholder seluruh masyarakat media pemerhati, kalau menemukan adanya data yang tidak benar. Monggo dilaporkan ke BKD (BKPSDM) atau ke Inspektorat. Kami akan proses lebih lanjut,” ujarnya.

Editor : Abdul Muis Setiawan